Jakarta - Gubenur DKI Jakarta Jokowi dan Wakil Gubernur
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merasa gelisah dengan adanya
kebijakan Pemerintah Pusat mengenai mobil murah atau low cost green car
(LCGC). Jokowi dan Ahok diminta segera membuat kebijakan nyata untuk
mengantisipasi lonjakan volume kendaraan di Jakarta.
Direktur
Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan
Electronic Road Pricing (ERP) merupakan salah satu cara untuk mengurangi
kemacetan dengan sistem memungut bayaran pada setiap kendaraan yang
melintasi kawasan tertentu yang diterapkan ERP.
"Singapura
merupakan Negara tetangga terdekat yang sudah menunjukkan bukti mengenai
keberhasilan ERP untuk mengurai kemacetan," katanya kepada detikFinance, Rabu (18/9/2013)
Menurutnya
banyak pejabat Pemrpov DKI Jakarta, konsultan, pakar, LSM, dan operator
ticketing yang sudah studi banding ke Singapura dan Negara-negara lain
yang telah melaksanakan ERP.
"Artinya, pengetahuan teknis
mengenai implementasi ERP itu sudah cukup dimiliki oleh para stakeholder
transportasi di Jakarta. Sayang, sampai sekarang belum ada
implementasinya. Oleh karena itu, yang dibutuhkan sekarang adalah
memutuskan saja untuk dilaksanakan," tegas Darmaningtyas.
Menurutnya
ini lah saat yang tepat bagi Jokowi dan Ahok untuk mengambil keputusan
menerapkan ERP di Jakarta. Kajian teknis mengenai bagaimana penerapan
sistem ERP itu sudah sangat banyak.
Ia mengatakan landasan hukum
soal ERP juga sudah jelas, yaitu Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan
Izin Memperkerjakan Tenaga Asing,
"Sehingga apa lagi yang ditunggu oleh Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menerapkan ERP?" tanya Darmaningtyas.
Darmaningtyas
mengakui Jokowi tidak mungkin menolak ketentuan LCGC yang telah dibuat
pemerintah pusat. Sehingga harus segera diantisipasi secara cepat dengan
menerapkan ERP.
"Segera putuskan pelaksanaan ERP agar dapat
ditindak-lanjuti di tingkat bawah dengan melakukan persiapan-persiapan
teknis, termasuk lelang mengadaan alat-alatnya. Apabila keputusan
penerapan ERP itu dapat diambil sekarang, maka penganggarannya dapat
dialokasikan dalam APBD 2014 nanti, sehingga paling lambat, akhir 2014
sudah terimplementasi," seru Darmaningtyas.
Sumber : detik.com
Blogger Comment
Facebook Comment