Medan (DuniaNews) - Aksi demonstrasi
penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh
mahasiswa berlanjut, Rabu (29/3). Ratusan mahasiswa Universitas Sumatera
Utara (USU) menggelar demonstrasi di pertigaan Jalan Djamin Ginting-dr
Mansyur.
Sekitar 200-an mahasiswa
yang tergabung ke dalam Aliansi Mahasiswa USU Bersatu ini menggelar
orasi penolakan kenaikan BBM bersubsidi di ruas jalan ini. Mereka juga
membakar ban bekas.Konsentrasi massa di pertigaan tersebut tak urung menimbulkan kemacetan panjang di kedua ruas jala ini. Polisi pun harus bekerja keras mengatur arusa lalu lintas di salah satu protokol di Kota Medan ini. Akibat kemacetan, sebagian pengendara roda dua dan empat, khususnya angkot, memilih memutar arah untuk menghindari kemacetan.
Dalam aksinya, selain melakukan orasi, mahasiswa juga membawa keranda sebagai lambang penolakan terhadap rencana pemerintah ini.
Koordinator aksi, Mitra Nasution, dalam orasinya antara lain menggugat dan membandingkan besarnya utang pemerintah dengan rencana kenaikan harga BBM.
Patut Dipertanyakan
Dia menyatakan, hingga saat ini utang Indonesia mencapai Rp1.937 triliun. Data Kementerian Keuangan yang dikutipnya menyebutkan, Indonesia membayar bunga utang saja setiap tahun mencapai 8-10 persen. Contohnya, untuk tahun ini anggaran negara (APBN) yang digunakan untuk membayar bunga utang sebesar Rp122 triliun.
Mengherankannya, pemerintah tidak "meneriakkan" utang ini sebagai beban, sementara subsidi kepada rakyat selalu dinyatakan sebagai beban. Padahal lagi, lanjutnya, utang ini jelas menjadi beban negara.
Di bagian lain disebutkannya, alasan pemerintah menaikkan harga BBM untuk menghemat pengeluaran negara patut dipertanyakan.
Sebagai contoh, dari kenaikan BBM ini pemerintah berhasil menghemat antara Rp35-38 triliun. Tapi, pemerintah juga memberikan empat jenis kompensasi. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang nilainya mencapai Rp25 triliun.
Penghematan yang diperoleh pemerintah sesungguhnya hanya sekitar Rp13-30 triliun. Namun, angka ini sangat tidak sebanding dengan dampak domino yang harus dialami masyarakat, misalnya oleh masyarakat miskin atau kelompok masyarakat rentan miskin.
Karena alasan pemerintah itu dianggap tidak relevan dengan kondisi nyata dan efek domina yang dialami masyarakat, Aliansi Mahasiswa USU Bersatu menyatakan sikap penolakan atas rencana ini.
Secara umum, aksi demonstrasi mahasiswa ini berlangsung tertib. Demontrasi yang berlangsung sekitar dua jam itu, berakhir sekitar pukul 13.00 WIB, saat mahasiswa kembali ke kampus perguruan tinggi negeri (PTN) tertua di Sumatera ini.
Di Kantor Gubsu
Sebagai simbol penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah pada 1 April 2012, puluhan massa tergabung dalam gerakan mahasiswa nasional Indonesia melakukan aksi membakar ban mobil bekas.
Aksi membakar ban bekas tersebut dilakukan saat mereka unjuk rasa menolak kenaikan BBM di depan pintu gerbang kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Rabu (28/3) sore.
Sambil membawa poster dan spanduk massa aksi secara bergantian melakukan orasi yang intinya menolak kenaikan harga BBM karena hanya menambah kesengsaraan rakyat, ungkap mereka.
Meskipun aksi massa ini jumlahnya hanya puluhan orang, namun tetap mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian yang memang sudah berjaga jaga dari pagi hari di kantor Gubsu. Sedangkan Jalan Diponegoro tepatnya depan kantor Gubsu ditutup dan arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Kartini.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka menyatakan dengan naiknya harga BBM semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan harga sembako juga semakin tidak terjangkau.
Selain itu, massa aksi juga menuntut turunkan rezim SBY-Boediono karena mereka menilai sama sekali tidak memihak kepada rakyat dan menolak liberarisasi ekonomi yang membuat ekonomi rakyat semakin miskin.
Massa pengunjuk rasa juga menyatakan subsidi merupakan tanggung jawab negara dan hak masyarakat. Selain itu, mereka menolak BLSM dan BLT karena menciptakan karakteristik rakyat Indonesia menjadi pengemis. Libatkan rakyat dalam menentukan kebijakan pemerintah, serta berikan pelayanan pendidikan dan kesehatan geratis kepada seluruh lapisan masyarakat.
Api baru dipadamkan dengan racun api setelah massa pengunjuk rasa membubarkan diri.
DPRD Sumut
Meski dalam dua hari belakangan ini demo yang menolak kenaikkan harga BBM di Gedung DPRD Sumut sudah mulai reda, namun ratusan personil petugas kepolisian dan TNI tetap disiagakan.
"Kami tetap bertugas hingga 3 April 2012 nanti Pak, sesuai perintah dari atasan, sampai kondisi benar-benar normal," kata salah seorang petugas kepolisian yang enggan disebutkan jati dirinya kepada Analisa, Rabu (28/3) di gedung dewan.
Menurut petugas tadi, dalam dua hari belakangan ini, demo yang dilakukan mahasiswa terlihat masih dalam batas yang wajar dan belum terlihat ada aksi anarkis. "Kalau dorong-dorongan saya anggap itu masih suatu hal yang wajar dan masih bisa kami atasi", kata anggota kepolisian berpangkat Briptu itu.
Dari hasil pengamatan Analisa sejak pagi menjelang sore kemarin, hanya satu gelombang massa yang datang menyampaikan aspirasinya ke gedung dewan. Setelah beberapa jam menggelar demo, akhirnnya massa membubarkan diri.
Hal sama juga terlihat di gedung dewan. Sejak merebaknya aksi demo beberapa hari belakangan ini, hampir 80 persen anggota dewan tidak masuk kantor dengan berbagai alasan, termasuk Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun.
Pancing Kemarahan
Hanya beberapa anggota dewan saja yang terlihat hilir mudik di gedung DPRD Sumut. Salah seorang anggota dewan yang tidak ingin disebutkan jatidirinya menuturkan, banyak anggota dewan yang terlihat sangat tidak berpihak kepada rakyat meskipun mereka mengaku adalah wakil rakyat.
Buktinya kata anggota dewan tadi, di saat banyak masyarakat menjerit dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan ingin menyampaikan aspirasi mereka ke lembaga terhormat ini, malah anggota dewannya sendiri banyak yang tidak masuk kantor.
Kondisi ini sering kali memancing kemarahan massa, karena mereka tidak diterima seorang anggota dewan pun. Kalau ada anggota yang menerima, orangnya itu-itu saja, padahal ada 100 anggota dewan yang berkantor di DPRD Sumut, kata politisi dari salah satu partai ini.
"Banyak yang mengaku mereka adalah wakil rakyat dan tetap akan memperjuangkan nasib rakyat. Tetapi di saat rakyat membutuhkan kehadiran mereka, mereka kabur. Sebenarnya anggota dewan seperti ini tidak punya nurani dan lari dari tanggung jawab," kata anggota dewan tadi sambil berlalu. (gas/ir/di)
Sumber : Analisadaily
Blogger Comment
Facebook Comment