Aplikasi sistem kredit sosial akan mencatat pelanggaran sosial warga. Mereka yang dimasukkan dalam daftar antara lain orang-orang yang menyebarkan informasi palsu soal terorisme dan menyebabkan masalah dalam penerbangan.
Juga mereka yang menggunakan tiket kadaluarsa, atau merokok dalam kereta.
"Mereka yang melanggar aturan finansial, seperti pekerja yang tidak membayar asuransi sosial, atau orang-orang yang tidak membayar denda juga bakal menghadapi pembatasan tersebut," tulis dua pernyataan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional tertanggal 2 Maret, yang dilansir Reuters pekan lalu.
Aturan itu akan mulai berlaku pada 1 Mei.
Langkah itu selaras dengan rencana Presiden Xi Jinping untuk membangun sistem kredit sosial berdasarkan prinsip "sekali tidak dipercaya, selalu dibatasi", salah satu pengumuman yang ditandatangani delapan kementerian, termasuk pengaturan penerbangan dan Mahkamah Agung.
China berencana untuk mengatur sistem yang mengizinkan badan pemerintah berbagi informasi soal warganya yang dapat dipercaya, serta menjatuhkan hukuman berdasarkan nilai kredit sosial.
Namun isyarat bahwa nilai kredit sosial berpengaruh pada transportasi publik telah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Pada awal 2017, Mahkamah Agung negeri itu menytakan 6,15 juta warga China dilarang naik pesawat karena tidak berkelakuan baik.
Sumber : CNN Indonesia
Blogger Comment
Facebook Comment