JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai
tidak kompak dan saling lempar tanggung jawab atas polemik kebijakan
kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku
Pmilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Indikasinya, Polri dan Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) saling membantah bukan pengusul kebijakan tersebut.
Ketua
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Jazuli Juwaini
mengatakan, lebih aneh lagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan
kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB yang mencapai dua hingga tiga
kali lipat. Pernyataan Jokowi itu disampaikan melalui Menteri
Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.
"Agak aneh
rasanya, ketika penetapan besaran PNBP, yang berkisar antara 100 persen
hingga 275 persen dipertanyakan sendiri oleh pemerintah. Bahkan terkesan
lempar tanggung jawab," ujar Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,
Jumat (6/1/2017).
Fraksi PKS sendiri, kata dia keberatan dengan
kebijakan tersebut. Menurutnya kenaikan yang mencapai dua hingga tiga
kali lipat sangat membebani masyarakat.
(Baca: Kemenkeu Sebut Usulan Kenaikan Biaya STNK dan BPKB dari Polri)
"Fraksi
PKS meminta pemerintah agar fokus terlebih dahulu pada upaya
peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat sebagaimana yang telah
Fraksi PKS sarankan sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga.
Dengan demikian rakyat tidak akan terlalu terpukul dan terbebani dengan
kebijakan tersebut," ucapnya.
(Baca: Biaya STNK dan BPKB Naik, Kapolri Sebut Temuan BPK dan DPR)
Sumber : Sindonews
Blogger Comment
Facebook Comment