"Ini kontrak bagi hasil pemerintah dan kontraktor yang pertama kali pakai gross split. Sebenarnya kalau perpanjangan kontrak, K3S (Kontraktor Kontrak Kerjasama) dapat memilih mau pakai bagi hasil gross split atau cost recovery. Tapi ini kan pengakhiran kontrak, bukan perpanjangan," kata Jonan saat penandatanganan pengelolaan Blok ONWJ Pertamina dan SKK Migas di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (18/1/2017).
Dijelaskannya, bagi hasil gross split di blok tersebut disepakati untuk minyak bagian pemerintah sebesar 42,5% dan porsi kontraktor sebesar 57,5%. Sementara untuk bagi hasil gasnya ditetapkan bagian pemerintah 37,5% dan porsi kontraktor 52,6%.
Menurut Jonan, dengan skema gross split yang baru itu, porsi pemerintah memang turun siginifikan. Jika mengacu kontrak dengan skema lama, bagi hasil dilakukan setelah dikurangi cost recovery. Besaran porsi negara di blok tersebut yakni 80% untuk minyak dan 70% untuk gas.
"Memang ada banyak pertanyaan kalau pakai gross split kewenangan negara berkurang, tapi dengan skema baru biaya jadi tanggung jawab kontraktor. Jadi tidak ada lagi kontraktor bebani APBN, pemerintah hanya terima bersih, dibaginya di atas," ujar Jonan.
Sebagai informasi, sebelum diserahkan sepenuhnya ke Pertamina, Blok ONWJ dikelola oleh PHE dengan partisipasi sebesar 58,8%, PT Energi Mega Persada (EMP) 36,72%, dan Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec) sebesar 5%.
PSC ONWJ sendiri berlaku sejak 19 Januari 1997 dan selesai pada tanggal 18 Januari 2017. Blok tersebut memiliki kandungan minyak atau reserve in place sebesar 309,8 juta barel, dan kandungan gas sebanyak 114,9 miliar kaki kubik (bcf).
Sumber : detik
Blogger Comment
Facebook Comment