Munculnya nama itu menjadi tantangan keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjutinya. Padahal, KPK sebagai lembaga penegak hukum seharusnya tidak tebang pilih dalam menjalankan tugasnya.
"Gerindra selama ini meneriakkan agar hukum sama tajamnya kepada semua pihak dan prinsip semua orang sama di muka hukum," ujar politikus Partai Gerindra Sodik Mudjahid melalui telepon, Rabu (8/3/2017).
Dia juga meminta semua pihak menyerahkan kepada proses hukum yang berjalan mengenai sejumlah nama penting yang disebut-sebut ikut terseret dalam kasus pengadaan e-KTP. Dia mengingatkan, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum.
"Gerindra selalu berpegangan kepada supremasi hukum biar saja proses hukum berjalan," ucapnya.
Beberapa nama yang disebut-sebut dalam kasus tersebut, Ketua DPR Setya Novanto, mantan Wakil Ketua Komisi II DPR yang sekarang menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.
Sumber : Sindonews.com
Blogger Comment
Facebook Comment