"Kita tantangin buat buka-bukaan data. Tahapan ini dari metodologi, dapil pileg misalkan. Mulai dari hulu sampai hilirnya buka-bukaan. Kalau ada buka-bukaan saya yakin ada data yang melenceng. Tinggal print data, ada laptop tinggal diprint. Kalau semua data clear baru debat metodologi," ujar Hasan di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2014).
Hasan mengatakan quick count bukanlah pesan pembentukan opini. Meski diakui memang saat ini peran hasil survei cukup mempengaruhi opini publik.
"Ini enggak mudah membalikkan seperti telapak tangan. Filosofinya boleh hitungan cepat. Tapi, kalau salah ini soal kepercayaan loh," ujarnya.
Lanjutnya, dia khawatir kalau proses politik ini dibiarkan, maka bakal muncul terus survei 'hitam' dalam setiap pemilu, terutama menular di Pilkada. Fenomena ini dinilai tidak sehat dalam iklim politik.
Hasan menambahkan bila suatu lembaga survei melakukan secara kredibel dalam rilisnya, maka akan menyisakan jejak yang bisa dilihat untuk dikroscek. Contohnya, Cyrus selalu memiliki bukti responden yang disurvei secara nasional seperti quick count di Pilpres.
"Ada barang buktinya nggak? Quick count itu kan harganya mahal. Kita tanya dia ada jejak bukti nggak untuk 2.000 responden itu katanya yang di kecamatan, kota, sampai provinsi. Nomor handphone kan juga bisa dicek. Kalau ini dibiarkan ada survei-survei hitam, maksudnya yang seperti ini dibiarkan, akan menular ke Pilkada," sebutnya.
Sumber : detiknews
Blogger Comment
Facebook Comment