Arif menjelaskan, berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pada 2006 utang luar negeri Indonesia tercatat US$ 132,63 miliar. Sedangkan pada 2011 naik signifikan jadi US$ 221,6 miliar.
Di tahun lalu, dominasi utang luar negeri berasal dari pemerintah dan bank sentral yang mencapai US$ 119,55 miliar. Bandingkan swasta yang hanya US$ 102,04 miliar.
"Pemerintah harus melakukan transformasi kebijakan utang, dari yang hanya berbasiskan jasa keuangan, utang untuk menutup defisit atau utang untuk utang, ke arah peningkatan produktivitas ekonomi riil masyarakat," jelas Arif di Jakarta, Selasa (22/5/2012).
Menurutnya, utang yang tidak sedikit ini terbukti tidak menunjukkan korelasi signifikan terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi. Indikator mudah dapat ditunjukkan dengan perbaikan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat seperti infrastruktur (energi dan transportasi), pendidikan maupun kesehatan.
"Posisi indeks pembangunan manusia Indonesia masihlah lebih rendah dibandingkan negara Thailand, Malaysia. Begitu juga dengan daya saing dan kemudahan melakukan usaha (doing business) masih lebih rendah dibanding negara-negara tersebut," paparnya.
Arif menambahkan, selama ini utang luar negeri hanya fokus untuk sektor keuangan dibandingkan sektor ekonomi riil. "39,6% utang luar negeri Indonesia dipergunakan untuk sektor keuangan dan hanya 9,3% yang digunakan untuk upaya perbaikan listrik, gas dan air bersih," ucap Arif.
"Dan 4,7% dipergunakan untuk pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan untuk sektor pertanian, yang terkait langsung dengan ketahanan pangan hanyalah 3%," tegasnya. Sedangkan utang swasta 58,3% untuk sektor produktif seperti transportasi, komunikasi, energi, kelistrikan, air bersih, pertambangan, dan manufaktur.
Sumber : detik.com
Blogger Comment
Facebook Comment